kolom: Opini
“Negara adalah rakyat, bukan penguasa.” Pernyataan ini seharusnya menjadi prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, kerap kali kita menyaksikan bagaimana aparatur negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Ketika ini terjadi, bukan hanya sekadar pelanggaran hak, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Jika kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka aparatur negara yang bertindak semena-mena terhadap rakyat bisa dianggap melakukan tindakan makar.
Makar dan Pengkhianatan terhadap Kedaulatan Rakyat
Dalam hukum, “makar” sering diartikan sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan negara, baik terhadap pemimpin yang sah maupun sistem pemerintahan yang berlaku. Namun, jika kita kembali ke prinsip demokrasi, negara bukan hanya tentang pemimpin dan pemerintahan—negara adalah rakyat. Jika aparatur negara menggunakan kekuasaannya untuk menindas, membungkam, dan merampas hak rakyat, bukankah itu bentuk makar terhadap rakyat sendiri?
Aparatur negara adalah pelayan masyarakat, bukan tuan yang boleh semena-mena. Ketika polisi bertindak represif, birokrasi mempersulit rakyat, atau pejabat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, maka mereka telah mengkhianati prinsip dasar negara demokratis: kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat.
Sewenang-wenang: Dari Represi hingga Korupsi
Sikap sewenang-wenang dari aparatur negara bisa muncul dalam berbagai bentuk:
Represi terhadap Kebebasan Berekspresi
Demokrasi menjamin hak rakyat untuk menyuarakan pendapat. Namun, tidak jarang aparat justru membungkam kritik dengan dalih “mengganggu ketertiban” atau “menghina negara.” Padahal, negara yang sehat adalah negara yang terbuka terhadap kritik.
Birokrasi yang Menghambat, Bukan Melayani
Alih-alih mempermudah urusan rakyat, birokrasi yang korup justru menciptakan prosedur berbelit-belit agar ada celah untuk pungli. Pelayanan publik yang buruk adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Setiap pejabat yang korup sejatinya sedang merampok hak rakyat. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan justru dinikmati segelintir elite. Ini adalah bentuk perampokan kedaulatan rakyat secara sistematis.
Kriminalisasi dan Pembungkaman Kritik
Negara yang takut terhadap kritik adalah negara yang rapuh. Ketika kritik dianggap ancaman dan mereka yang berani bersuara dikriminalisasi, maka negara telah beralih dari demokrasi menjadi otoritarianisme terselubung.
Ketika Negara Takut pada Rakyatnya Sendiri
Dalam negara demokrasi, pemimpin dan aparatur negara seharusnya bekerja dengan mandat dari rakyat. Namun, dalam praktiknya, mereka sering lupa bahwa kekuasaan mereka hanyalah titipan. Mereka memandang rakyat sebagai ancaman, bukan sebagai pemegang kedaulatan.
Ketakutan ini tercermin dari bagaimana negara merespons kritik, protes, dan gerakan sosial. Alih-alih mendengarkan dan memperbaiki kebijakan, yang terjadi justru represi dan kriminalisasi. Bukankah ini ironis? Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi pihak yang paling ditakuti oleh rakyat.
Menagih Akuntabilitas: Rakyat Harus Berani Bicara
Jika benar kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyat tidak boleh diam. Aparatur negara yang sewenang-wenang hanya akan semakin merajalela jika rakyat membiarkan. Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahun sekali, tetapi juga soal bagaimana rakyat terus mengawasi dan mengontrol kekuasaan.
Beberapa hal yang bisa kita lakukan:
• Mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
• Menolak normalisasi tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara.
• Menggunakan hak-hak demokratis untuk berbicara, protes, dan menuntut keadilan.
Menolak pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat.
Demokrasi Harus Dijaga, Bukan Dibungkam
Negara adalah kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Ketika aparatur negara lupa bahwa mereka hanyalah pelayan, saat itulah rakyat harus mengingatkan. Aparatur negara yang sewenang-wenang tidak hanya melanggar hak rakyat, tetapi juga melakukan pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri.
Jika mereka terus merampas hak rakyat, membungkam kritik, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, maka sesungguhnya mereka sedang melakukan makar terhadap rakyat. Dan jika demokrasi sejati ingin tetap hidup, maka rakyat tidak boleh diam.
Karena pada akhirnya, negara bukan milik segelintir elite, tetapi milik seluruh rakyat.
Be First to Comment