Ditulis oleh: Probo Darono Yakti
Tulisan reflektif tentang keputusan berseberangan dengan Mas Sabrang. Mengulas krisis kepakaran, meritokrasi, figur kultural, dan konsekuensi legitimasi kebijakan negara dalam demokrasi Indonesia.
Pertama-tama, saya harus memberikan disclaimer bahwa tulisan ini tidak lahir dari kejengkelan personal, apalagi dari kekecewaan emosional. Pilihan saya untuk
berseberangan dengan Mas Sabrang adalah pilihan sadar yang diambil secara reflektif. Posisi ini justru muncul dari kedekatan dan pengalaman membersamai Mas Sabrang dalam ruang kebudayaan, termasuk di Bang Bang Wetan pada waktu-waktu tertentu. Karena itu, kritik dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau meniadakan kontribusi Mas Sabrang di ruang publik, melainkan untuk menguji secara jujur perubahan posisi yang kini beliau tempati.
Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan sikap bukanlah bentuk pengkhianatan. Berseberangan tidak selalu berarti bermusuhan. Justru, perbedaan pandangan sering kali menjadi penanda bahwa ruang publik masih bekerja. Kritik menjadi tidak relevan ketika dibungkam oleh kedekatan, dan menjadi berbahaya ketika digantikan oleh loyalitas simbolik. Di titik inilah tulisan ini berdiri. Polemik masuknya Mas Sabrang ke dalam struktur Dewan Pertahanan Nasional, tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai persoalan individu.
Polemik ini berkaitan dengan relasi antara pengetahuan, legitimasi, dan kekuasaan. Ketika figur kultural memasuki ruang negara, konsekuensi politik dan simbolik tidak bisa dihindari, bahkan ketika niat yang dikemukakan bersifat ideal. Tulisan ini tidak mengajak pembaca untuk bersikap baper, defensif, atau reaktif. Kritik yang disampaikan di sini diarahkan pada struktur dan posisi, bukan pada moral pribadi. Dari titik inilah pilihan
untuk berseberangan perlu dijelaskan secara terbuka, jernih, dan bertanggung jawab.
Krisis Kepakaran dan Masuknya Figur Kultural ke Negara
Polemik yang menyertai penunjukan Mas Sabrang sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional kerap dibela dengan satu argumen kunci bahwa anasir ini merupakan bagian dari negara menghargai meritokrasi, atau secara umum khalayak berpendapat bahwa “saatnya orang baik membenahi dari dalam”. Argumen ini menyatakan bahwa posisi tersebut layak diberikan karena Mas Sabrang memiliki kapasitas intelektual yang kuat dan rekam jejak akademik yang tidak bisa diremehkan. Di titik inilah letak ketidaksetujuan saya bermula.
Secara faktual, Mas Sabrang memang memiliki latar pendidikan sains yang solid. Pendidikan di University of Alberta, Kanada, dengan konsentrasi pada matematika dan fisika, menunjukkan kemampuan berpikir analitis yang ketat dan disiplin intelektual yang tidak ringan. Dalam konteks tertentu, latar ini jelas memberi modal kognitif yang kuat. Namun persoalannya bukan apakah Mas Sabrang cerdas atau tidak. Persoalannya
adalah bagaimana meritokrasi dipahami dan digunakan untuk membenarkan posisi
dalam struktur kebijakan strategis negara.
Meritokrasi akademik tidak identik dengan legitimasi kebijakan. Kepakaran dalam matematika dan fisika bergerak dalam logika abstraksi, pemodelan, dan hukum alam yang relatif stabil. Sementara kebijakan pertahanan nasional beroperasi dalam medan yang sama sekali berbeda, penuh dengan kontestasi politik, kepentingan institusional, sejarah konflik, doktrin militer, dan dinamika geopolitik yang tidak tunduk pada kepastian matematis. Mengaburkan perbedaan ini justru memperlihatkan krisis definisi kepakaran itu sendiri.
Di sinilah relevansi kerangka Tom Nichols dalam The Death of Expertise menjadi jelas.Nichols tidak mengatakan bahwa semua orang bodoh dan pakar selalu benar. Nichols justru menunjukkan bagaimana masyarakat modern, termasuk negara, kehilangan kemampuan membedakan antara keahlian yang spesifik, opini lintas bidang, dan otoritas simbolik. Dalam kondisi seperti ini, kecerdasan dan gelar akademik sering
diperlakukan sebagai paspor universal untuk semua ranah kebijakan.
Gejala ini terlihat pula dalam aktivitas Mas Sabrang sebelum pelantikan. Dalam berbagai forum Maiyahan, Mas Sabrang cukup getol mendorong wacana penggunaan kecerdasan buatan. AI dipresentasikan sebagai alat bantu berpikir, instrumen efisiensi, bahkan
solusi lintas sektor. Diskursus ini sah dan relevan dalam konteks transformasi teknologi. Namun, lagi-lagi, promosi AI tidak otomatis bertransformasi menjadi kepakaran kebijakan pertahanan. Teknologi adalah alat, bukan kerangka normatif. Tanpa pengalaman institusional dan pemahaman mendalam tentang ekosistem kebijakan, teknologi mudah direduksi menjadi jargon progresif yang memberi kesan modern, tetapi miskin konteks.
Karena itu, keberatan saya bukan pada kapasitas intelektual Mas Sabrang, melainkan pada cara meritokrasi digunakan sebagai justifikasi. Ketika negara menyerap figur kultural dengan latar akademik eksakta dan menempatkannya dalam posisi strategis,
risiko yang muncul adalah substitusi kepakaran dengan simbol kecerdasan. Kepakaran tidak lagi diukur dari relevansi disiplin ilmu dan pengalaman institusional, tetapi dari narasi kecerdasan dan daya jelajah wacana.
Di titik inilah persoalan Mas Sabrang berhenti menjadi soal individu dan berubah menjadi persoalan struktural. Negara tampak lebih nyaman dengan figur yang mampu menjembatani bahasa kebijakan dan bahasa publik, meskipun jembatan tersebut dibangun di atas definisi kepakaran yang cair. Dan justru karena itu, kritik atas meritokrasi semacam ini menjadi penting, agar kecerdasan tidak disalahpahami sebagai legitimasi universal.
Dari Jarak Kritis ke Legitimasi Kebijakan
Masalah utama muncul ketika posisi di dalam sistem mulai memengaruhi cara berbicara di ruang publik. Narasi “membangun dari dalam” kerap dipresentasikan sebagai pilihan etis, seolah kedekatan dengan kekuasaan dapat dijinakkan oleh niat baik. Namun dalam praktik kenegaraan, posisi struktural selalu membawa konsekuensi simbolik. Ketika Mas Sabrang menyatakan bahwa MBG bukan janji politik pemerintahan Prabowo–Gibran, melainkan program negara untuk bangsa, pernyataan tersebut telah melampaui wilayah refleksi kritis. Pernyataan itu berfungsi sebagai legitimasi kebijakan. Di titik ini, publik wajar membaca Mas Sabrang sebagai endorser, terlepas dari motif personal yangmungkin berbeda.
Saya tentu tidak tahu, dan tidak dalam posisi untuk memastikan, apakah semua pilihan ini dilakukan demi Mbah Nun yang kini sedang berbaring sakit (tentunya saya seraya berdoa semoga beliau segera diberi kesembuhan). Ataukah ada alasan lain yang lebih rasional, lebih strategis, atau lebih personal yang membuat Mas Sabrang bersedia menerima pekerjaan tersebut. Pertanyaan itu sengaja saya biarkan menggantung. Bukan untuk menebak-nebak niat yang tidak pernah sepenuhnya bisa diverifikasi.
Tulisan ini tidak bekerja pada wilayah motif. Motif, dalam politik dan kebudayaan, hampir selalu berlapis dan sering kali kabur, bahkan bagi pelakunya sendiri. Persoalannya justru adalah apa yang tampak dan terdengar di ruang publik seperti pernyataan-pernyataan
yang keluar, posisi yang diambil, dan konsekuensi simbolik yang lahir setelahnya. Dalam urusan negara, niat tidak pernah cukup. Negara tidak bekerja dengan empati personal, tetapi dengan logika kekuasaan. Siapa pun yang masuk ke dalamnya, sadar atau tidak, akan ikut menanggung logika tersebut.
Di titik ini, perbandingan dengan Emha Ainun Nadjib menjadi relevan, bukan untuk mengultuskan, melainkan untuk memperjelas perbedaan posisi epistemologi. Kedekatan Cak Nun dengan dunia militer adalah fakta sosiologis yang berulang kali terlihat dalam berbagai forum. Namun kedekatan itu tidak pernah melunakkan watak kritiknya terhadap siapa pun yang sedang berkuasa. Kritik bekerja dari luar sistem, dengan jarak yang tegas antara relasi personal dan legitimasi kekuasaan. Otoritas moral dibangun dari konsistensi menjaga jarak kritis, bukan dari posisi formal.
Sementara itu, Maiyah sebagai kekuatan kultural memang diperhitungkan secara sosial dan simbolik. Tetapi kepekaan politik yang terbangun dari puluhan tahun dialektika tidak dapat dilakukan replikasi otomatis. Kedekatan genealogis atau kultural tidak menjamin kemampuan menjaga jarak kritis ketika seseorang sudah berada di dalam struktur
negara. Masuknya Mas Sabrang ke dalam sistem justru memperlihatkan batas dari upaya replikasi tersebut. Posisi formal mengubah logika bicara, menggeser kritik menjadi pembenaran, dan membuat niat baik tunduk pada kebutuhan stabilitas narasi negara.
Kalau pilihan itu diambil atas dasar pengabdian, sejarah akan mencatatnya dengan caranya sendiri. Jika pilihan itu diambil atas dasar kalkulasi, publik juga berhak membacanya dengan akalnya sendiri. Tugas saya di sini bukan menilai motif, melainkan menjaga agar akal publik tidak ikut terbaring sakit.
Pada akhirnya, berseberangan bukanlah sikap emosional, melainkan pilihan intelektual. Ketika negara mulai menyerap figur kultural untuk menjembatani kebijakan dengan kepercayaan publik, risiko terbesar bukanlah kegagalan program, tetapi matinya jarak kritis. Di titik itu, kecerdasan berubah menjadi legitimasi, niat baik berubah menjadi
pembenaran, dan kritik kehilangan daya koreksinya. Saya memilih berseberangan justru karena saya percaya, menjaga jarak dari kekuasaan sering kali lebih setia pada akal sehat publik daripada berada terlalu dekat dengannya.
Probo Darono Yakti
Pegiat Maiyah di Bang Bang Wetan
Pengamat Sosiokultural FISIP UNAIR
Be First to Comment