ESAI OPINI
Polemik Mens Rea Panji Pragiwarsono membuka pertanyaan besar. Siapa yang benar benar baper. Esai opini kritis ini membedah emosi publik, mobilisasi massa, dan kepentingan politik di balik laporan hukum terhadap pertunjukan stand up komedi.
Polemik Mens Rea tidak bermula dari panggung, melainkan dari kegelisahan di luar panggung. Di ruang pertunjukan, orang datang dengan kesadaran penuh. Mereka membeli tiket, duduk, mendengar, tertawa, atau mengernyit. Setelah itu pulang. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada tuntutan. Yang meledak justru terjadi setelahnya, di ruang digital dan ruang politik, di tangan mereka yang sebagian besar tidak pernah benar benar menjadi audiens. Dari sini, persoalan Mens Rea perlu dibaca bukan sebagai konflik selera humor, tetapi sebagai konflik makna dan kekuasaan.
Mens Rea adalah produk budaya yang dikonsumsi secara sukarela. Ini poin paling mendasar dan sering sengaja dilupakan. Dalam masyarakat demokratis, perbedaan antara ekspresi yang dipilih dan ekspresi yang dipaksakan sangat penting. Pertunjukan ini tidak hadir di ruang wajib seperti kurikulum, khutbah, atau siaran negara. Ia hadir sebagai pilihan. Ketika fakta ini diabaikan, narasi korban mulai dibangun. Seolah olah ada masyarakat luas yang diserang tanpa pilihan. Padahal yang terjadi adalah sekelompok orang merasa terganggu oleh sesuatu yang bahkan tidak mereka konsumsi secara utuh.
Di sinilah istilah baper perlu dikeluarkan dari makna sehari hari. Baper bukan sekadar perasaan tersinggung. Dalam politik dan sosiologi, emosi publik bukan sesuatu yang netral atau spontan. Emosi bisa dibentuk, diarahkan, dan dimobilisasi. Rasa tersinggung bisa menjadi bahasa yang sah untuk menghentikan percakapan. Ia bekerja lebih efektif daripada bantahan logis, karena emosi tidak menuntut pembuktian.
Banyak reaksi keras terhadap Mens Rea tidak lahir dari pengalaman langsung. Ia lahir dari potongan video, kutipan terlepas dari konteks, dan narasi yang sudah disaring sesuai kepentingan. Ini bukan kebetulan. Dalam konflik budaya modern, konteks adalah hal pertama yang dikorbankan. Yang dicari bukan pemahaman, melainkan posisi. Publik tidak diajak berpikir, tetapi diajak memilih kubu.
Stand up comedy dalam tradisi budaya modern tidak pernah netral. Ia adalah medium kritik. Humor bekerja dengan cara memperlihatkan kontradiksi yang selama ini disembunyikan oleh bahasa formal. Ketika kritik itu diarahkan ke individu biasa, hampir tidak ada masalah. Tetapi ketika ia menyentuh institusi, sejarah, atau relasi kuasa, reaksi berubah drastis. Bukan karena humor itu salah, tetapi karena ia mengganggu rasa aman simbolik.
Yang disentuh oleh Mens Rea bukanlah iman personal seseorang. Yang disentuh adalah relasi antara moral, kekuasaan, dan legitimasi sosial. Ini poin yang sering dihindari dalam perdebatan. Lebih mudah mengatakan bahwa komedi itu menyinggung, daripada mengakui bahwa ia mempertanyakan posisi. Kritik terhadap struktur selalu lebih berbahaya daripada kritik terhadap perilaku individu.
Dalam banyak polemik serupa, reaksi sering dibingkai sebagai suara umat atau suara masyarakat. Padahal istilah masyarakat di sini sangat problematis. Siapa yang dimaksud masyarakat. Apakah mereka yang hadir sebagai audiens. Atau mereka yang paling keras bersuara. Dalam demokrasi, suara keras sering keliru dianggap sebagai suara mayoritas. Padahal keterwakilan membutuhkan mandat, bukan volume.
Fakta bahwa ribuan orang menonton dan tidak merasa dilukai jarang diberi ruang. Fakta bahwa sebagian masyarakat justru merasa kritik itu relevan juga diredam. Yang disorot hanya kemarahan. Ini menciptakan ilusi krisis moral. Seolah olah masyarakat sedang diserang, padahal yang terjadi adalah perbedaan tafsir terhadap kritik.
Ketika polemik ini dibawa ke jalur hukum, arah perdebatan berubah total. Laporan hukum bukan sekadar respons emosional. Ia adalah strategi. Dengan membawa persoalan ke ranah hukum, diskusi publik dipaksa berhenti. Kritik tidak lagi dinilai dari argumennya, tetapi dari niat pembicaranya. Ini pola lama dalam politik Indonesia. Ketika argumen sulit dibantah, niat dipersoalkan.
Rasa tersinggung menjadi alat yang sangat efektif. Anda tidak perlu menunjukkan di mana kritik itu keliru. Anda cukup mengatakan bahwa Anda merasa dilukai. Dalam konteks isu agama dan moral, klaim ini hampir tidak bisa dibantah tanpa risiko sosial. Siapa pun yang mencoba menjelaskan konteks akan dicurigai tidak berempati.
Di sinilah politik balas budi dan ingatan kolektif memainkan peran penting. Ketika sebuah karya budaya menyentuh relasi historis antara kekuasaan dan organisasi sosial keagamaan, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi satu komika. Yang dipertaruhkan adalah cerita besar tentang jasa, pengorbanan, dan legitimasi moral. Cerita ini menjadi fondasi posisi sosial dan politik hari ini.
Dalam politik, ingatan bukan sekadar masa lalu. Ia adalah sumber kekuasaan. Siapa yang berhak dikenang sebagai penyelamat, siapa yang berhak mengklaim jasa, dan siapa yang tidak boleh dipertanyakan. Kritik terhadap ingatan kolektif selalu memicu reaksi keras karena ia mengganggu stabilitas simbolik. Ia membuka kemungkinan bahwa posisi hari ini tidak sepenuhnya alamiah, melainkan hasil dari relasi timbal balik yang rumit.
Reaksi keras terhadap Mens Rea bisa dibaca dalam kerangka ini. Bukan sebagai kemarahan spontan umat, tetapi sebagai kegelisahan terhadap narasi yang mulai retak. Kritik terhadap politik balas budi bukan sekadar soal masa lalu. Ia adalah ancaman terhadap legitimasi hari ini. Maka kemarahan menjadi masuk akal secara politik, meski dibungkus sebagai soal etika.
Pertanyaan tentang dalang mobilisasi sering muncul, tetapi sering juga disederhanakan. Politik jarang bekerja dengan satu aktor bayangan. Ia lebih sering bekerja melalui pertemuan kepentingan. Ada kelompok yang merasa posisinya diganggu. Ada individu yang ingin menunjukkan loyalitas. Ada aktor yang melihat momentum untuk tampil sebagai pembela moral. Semua bergerak ke arah yang sama tanpa perlu komando terpusat.
Namun, pola yang muncul tidak bisa diabaikan. Reaksi datang cepat. Bahasa yang dipakai seragam. Jalur yang ditempuh langsung ke hukum. Ini bukan ciri reaksi organik masyarakat luas yang beragam. Ini ciri respons terarah. Tidak perlu menyebut siapa pelakunya untuk melihat bahwa ini adalah strategi, bukan ledakan emosi semata.
Menariknya, organisasi besar yang namanya sering disebut justru mengambil jarak. Ini menunjukkan adanya jurang antara struktur formal dan aktor yang mengatasnamakan. Dalam sosiologi politik, ini dikenal sebagai krisis representasi. Kelompok kecil bisa berbicara lantang atas nama kelompok besar, sementara publik kesulitan membedakan mana sikap institusional dan mana inisiatif personal.
Masyarakat umum sering terkecoh oleh simbol. Nama besar dianggap otomatis mewakili. Padahal representasi membutuhkan legitimasi internal. Ketika perbedaan ini tidak dijelaskan, publik mudah digiring untuk percaya bahwa kemarahan segelintir orang adalah kemarahan kolektif.
Kembali ke istilah baper. Dalam konteks ini, baper bukan milik publik luas. Ia adalah bahasa yang dipakai oleh mereka yang merasa posisi simboliknya terganggu. Ia adalah alat untuk mengontrol batas wacana. Dengan menuduh kritik sebagai tidak sopan atau tidak beretika, pertanyaan tentang kekuasaan bisa disingkirkan tanpa perlu dijawab.
Akibatnya, diskusi publik menjadi dangkal. Yang diperdebatkan bukan isi kritik, tetapi cara penyampaian. Bukan struktur yang dipertanyakan, tetapi sikap individu. Ini menguntungkan mereka yang ingin mempertahankan status quo.
Mens Rea, terlepas dari setuju atau tidak dengan materinya, telah berfungsi sebagai pemicu. Ia membuka wajah ruang publik kita. Wajah yang masih mudah panik terhadap kritik. Wajah yang cepat mengubah perbedaan gagasan menjadi persoalan hukum. Wajah yang lebih nyaman membungkam daripada berdialog.
Pertanyaan siapa yang sebenarnya baper akhirnya menemukan jawabannya. Bukan mereka yang datang dan tertawa. Bukan mereka yang memilih untuk menonton. Yang baper adalah mereka yang merasa narasi lama tidak boleh disentuh. Mereka yang nyaman dengan ingatan yang tidak dipertanyakan. Mereka yang melihat kritik bukan sebagai percakapan, tetapi sebagai ancaman.
Dalam masyarakat demokratis yang dewasa, kritik seharusnya dijawab dengan argumen. Humor seharusnya dibaca sebagai bagian dari diskusi sosial. Dan rasa tersinggung seharusnya diuji, bukan langsung dijadikan kebenaran. Selama baper terus dipelihara sebagai senjata politik, ruang publik akan tetap rapuh. Mudah marah, mudah panik, dan sulit berpikir jernih.
Be First to Comment