Esai Akademik oleh chalid Syamy Ramadhan
Dari sabang sampai merauke, berjajar pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia… tulisan ini berangkat dari riuh nya dinamika sosial dan politik di tanah Merauke setelah puluhan tahun Indonesia Merdeka.
Surabaya, 16 Oktober 2025
chalid Syamy Ramadhan
Le Petite Histori of Modern Papua
Pada penghujung tahun 1961, di hamparan alun-alun kota Yogyakarta, si Bung Besar berpidato dengan semangat berapi-api dan dikelilingi oleh ribuan pendukungnya yang berangkat dari rakyat dengan berbagai kalangan. Sukarno tak henti-hentinya meneriaki sikap penentangannya terhadap keputusan kerajaan Belanda yang berupaya mendirikan sebuah negara persemakmuran di atas bumi Cenderawasih. Sejak tahun 1940an memang ratu Wilhemina telah menyaksikan keruntuhan sejarah panjang koloni Hindia yang telah bertahan selama 149 tahun lamanya. Perang dan pemberontakan serta konstalasi politik yang berkorbar sejak tercetus-nya kebijakan politik etis di era 1901, secara berlahan telah menggeser paradigma Eropa sentris di kepulauan Nusantara dan diikuti dengan pengeroposan kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia. Melalui pidato-pidato fenomenal nya, Soekarno menghembuskan perlawanan yang tidak hanya terhadap sistem Kolonialisme di era lampau, namun juga terhadap Neo-Kolonialisme yang dianggapnya akan mendominasi sistem negara bangsa di era yang akan datang. Sejak penyerahan kedaulatan dilaksanakan pada tahun 1949 oleh kerajaan Belanda di kota Den Hag, Indonesia tidak sepenuhnya mewarisi seluruh wilayah bekas kekuasaan kolonial Belanda. di dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut, telah termaktub bahwa kerajaan Belanda masih menggenggam kekuasaannya di wilayah Irian barat atau Papua. Janji untuk menyerahkan Papua ke tangan pihak Republik Indonesia yang baru telah membawa sensitivitas politik di kawasan yang kala itu telah menjadi medan perang Dingin yang kentara antara blok barat & timur. Demikianlah bumi Cenderawasih masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda hingga 13 tahun lamanya tercatat sejak peristiwa penyerahan kedaulatan di Den Hag.
Ambisi Soekarno yang baru saja dilantik menjadi pemimpin besar revolusi dan pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kian menyala. Ia memimpin sebuah perlawanan politik dan pengerahan pasukan bersenjata hingga kekuatan pemuda relawan untuk mengganyang kekuasaan Belanda di bumi Cenderawasih yang dianggapnya sebagai sisa-sisa kolonialisme kawasan. keputusan Belanda yang mendirikan (Nieuw Guinea Rad) atau Dewan Papua dan merespon sikap konfrontatif dari pihak Indonesia dengan pemusatan kekuatan pasukan bersenjata kerajaan Belanda di laut Arafura. Kapal Induk kerajaan Belanda, Karel Dorman yang mulai merapat ke era konflik dari Pelabuhan Darwin di Australia juga memperlihatkan sikap penentangan mereka terhadap Indonesia. Selain daripada membentuk Dewan Papua, Belanda juga membangun karakteristik kebangsaan masyarakat Papua seperti berkibar nya bendera bintang kejora, dibentuknya lagu kebangsaan Papua, hingga penyusunan kekuatan pasukan bersenjata yang berangkat dari pribumi Papua. Prof Anhar Gonggong menuturkan” keberadaan Belanda di Papua hingga mendukung pendirian negara Papua tersebut tidaklah lain kecuali untuk menyelamatkan para–Tropical Netherlands atau Belanda Tropis, kelak para keturunan Indo-Belanda yang tersebar di seluruh wilayah Republik ini akan ditransmigrasikan ke wilayah Papua. Itu penjelasan secara policy saat itu”. Negara Irian Barat yang beribukotaan Hollandia (Irian Jaya- sekarang) nantinya akan menjadi bagian dari negara persemakmuran yang berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda.
Respon Soekarno terhadap pembentukan rencana pendirian negara Papua tersebut adalah sebagai bentuk sisa kolonialisme era baru di kawasan, sehingga Sukarno menjawab fenomena politik tersebut dengan sikap konfrontatif yaitu pembentukan TRIKORA atau TRI-Komando Rakyat. Isi TRIKORA sebagai berikut: Bubarkan Pembentukan Negara Papua, Kibarkan Sang Merah Putih di bumi Irian Barat, dan Persiapan Mobilisasi Umum untuk merebut wilayah Iran Barat. Hasil dari eskalasi panjang tersebut adalah gugurnya seorang perwira yaitu wakil komando angkatan Laut RI yaitu Laksamana Yos Sudarso yang tenggelam bersama awak kapalnya dalam pertempuran Laut Aru pada tahun 1962 tepat setelah sebuah terpedo dari kapal Belanda menghantam dek kapal yang ditumpanginya.
Kemudian yang menjadi pertanyaan besar yang muncul di kalangan kaula muda Indonesia bagi narasi sejarah kala itu adalah dimanakah peran bangsa Papua? Melalui penelusuran sejarah dunia, orang Papua sejak lama tidak memainkan peran besar di bumi kelahirannya. Sejenak hembusan narasi sejarah hanya terpecah menjadi dua narasi yaitu antara pihak kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. demikianlah tanah Cenderawasih menjadi laga pertarungan dan perebutan antara dua bangsa besar, yaitu orang Eropa dan Melayu Indonesia. Pasca konfrontasi ini berakhir, dunia Internasional hanya mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di dalam konferensi New York pada tahun 1962, sementara orang melanesia yang menjadi pemilik asli tanah Papua mulai dilupakan kehadiran dan pandangannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membuat sebuah organisasi Ad Hoc yaitu UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) guna mengakuisisi wilayah konflik tersebut hingga berhasil mengadakan PAPERA atau penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat. Indonesia yang kala itu membantu sukses jalannya PAPERA juga mulai menerjunkan pihak keamanan. Beberapa indikasi tekanan telah muncul dari pihak keamanan terutama terhadap anggota Dewan Papua yang diberi mandat oleh Belanda beberapa tahun Silam di kala pembentukan negara Papua. Dengan alasan minimnya fasilitas hingga kondisi masyarakat Papua yang kala itu dianggap belum mampu menjalankan pemilihan secara langsung, maka pihak penyelenggara kembali mempersempit jumlah rasio pemilih yang akan berkontribusi di PAPERA. Wal hasil, PAPERA menunjukkan hampir 100% penduduk memilih bergabung dengan NKRI. Dari total 816.000 warga, hanya 1.025 pemilih yang diseleksi untuk ikut melakukan pemungutan suara. Tentu keputusan ini telah melanggar keputusan pada pasal 14-21 Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dengan mekanisme yang diatur satu orang satu suara (One Man, One Vote)
Hasil dari perhitungan suara ini sangatlah kontroversial. Di saat hasil PAPERA ini dibawa ke sidang PBB, hasil tersebut dirumuskan dalam resolusi PBB 2504 (XXIV) tahun 1969. Tindakan tersebut menuai banyak kritik dari dunia Internasional. Kritik dari negara-negara Afrika misalnya menemukan adanya sikap represif, adanya seleksi pemilih sehingga mengecilkan rasio pemilih yang terlibat, hingga terdapat indikasi “Act of No Choice” yaitu memilih tanpa ada pilihan yang merupakan lawan dari kata “Act of Free Choice” atau bebas memilih. Mereka terpaksa memilih bergabung NKRI dan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Lebih mengherankan lagi adalah dewan keamanan PBB tetap mendukung resolusi tersebut. Pemerintah AS juga merupakan pendukung kuat pengesahan resolusi 2504 tersebut meskipun terdapat berbagai kontroversial di balik jejak pendapat Papua. Sebelumnya pemerintah AS di bawah kepresidenan Lyndon B. Johnson dan pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin Soeharto telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk operasi penambangan emas terbesar di dunia yang terdapat di tanah Papua pada tahun 1967, tahun tersebut adalah 2 tahun sebelum terlaksananya penentuan pendapat rakyat Papua pada tahun 1969. Terkait penyelenggaraan PAPERA Indonesia sudah seharusnya tidak menjadi penyelenggara pemungutan suara tersebut karena menguat dalil hukum contradictio in terminis atau pihak yang bersangkutan dalam suatu masalah tidak boleh menjadi penengah.
Permasalahan inilah yang menjadi bibit dari permusuhan dan pemberontakan yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, pemerintah Republik Indonesia terus berupaya peningkatan pengadaan fasilitas publik di Papua. Selain daripada itu, pemerintah RI juga kerap memberikan status daerah dengan otonomi khusus dan wilayah pemekaran. Setidaknya terdapat 3 provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang baru saja dimekarkan pada tahun 2022.
Be First to Comment