Negara Merupakan Gerombolan Orang Yang Terlegitimasi Untuk Mengancam Orang Lainnya

---

Kolom Opini

Negara Merupakan Gerombolan Orang Yang Terlegitimasi Untuk Mengancam Orang Lainnya

Dalam sejarah peradaban manusia, negara sering dipahami sebagai institusi yang hadir untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjamin kesejahteraan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, negara lebih sering bertindak sebagai gerombolan terorganisir yang menggunakan legitimasi hukum untuk mengontrol, mengintimidasi, bahkan mengancam rakyatnya sendiri. Dengan dalih kepentingan bersama, negara melanggengkan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun struktural, terhadap individu dan kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaannya.

Noam Chomsky, seorang intelektual dan kritikus politik, pernah menyatakan bahwa:

“States are violent institutions. The state always has a monopoly on violence and uses it to maintain control.”

Negara bukanlah entitas yang netral dan objektif. Ia adalah alat kekuasaan yang dikelola oleh segelintir orang untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri, sering kali dengan cara yang represif.

Negara: Kekuasaan yang Terlegitimasi untuk Mengancam

Di balik slogan-slogan demokrasi dan konstitusi, negara memiliki mekanisme yang mengukuhkan dirinya sebagai satu-satunya entitas yang berhak menggunakan kekerasan dan paksaan. Kekerasan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Represi Aparat Keamanan
   Negara membentuk polisi, tentara, dan aparat penegak hukum yang diberikan hak untuk menggunakan kekerasan terhadap warganya. Demonstrasi yang seharusnya menjadi bentuk ekspresi rakyat sering kali dihadapi dengan gas air mata, pentungan, dan penangkapan sewenang-wenang. Di banyak negara, aparat yang bertindak brutal terhadap rakyatnya sering kali mendapat impunitas.
2. Hukum sebagai Alat Intimidasi
   Undang-undang dibuat tidak hanya untuk mengatur masyarakat, tetapi juga untuk mengontrol mereka. Pasal-pasal karet seperti penghinaan terhadap penguasa, ujaran kebencian, dan pelanggaran ketertiban publik sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.
3. Pajak dan Ekonomi yang Mencekik
   Pajak dan kebijakan ekonomi sering kali menjadi alat negara untuk menekan masyarakat. Rakyat dipaksa membayar pajak yang tinggi sementara fasilitas publik tetap buruk dan sumber daya nasional dikuasai oligarki. Mereka yang tidak membayar pajak bisa dihukum, tetapi korupsi yang dilakukan pejabat sering kali tidak mendapat hukuman setimpal.
4. Militerisasi Kehidupan Sipil
   Negara sering menggunakan militer untuk mengontrol kehidupan sipil, baik secara langsung melalui pengambilalihan institusi publik maupun secara tidak langsung melalui ancaman keamanan yang dikonstruksi. Militer sering kali digunakan untuk menekan perlawanan rakyat, terutama ketika pemerintah mulai kehilangan legitimasi di mata publik.

Negara sebagai Institusi Kekerasan Struktural

Selain kekerasan fisik, negara juga melakukan kekerasan struktural yang lebih halus namun lebih merusak dalam jangka panjang. Kekerasan ini hadir dalam bentuk kemiskinan yang dipelihara, pendidikan yang dikomersialisasi, dan layanan kesehatan yang tidak terjangkau. Negara memastikan bahwa sebagian besar rakyat tetap dalam keadaan bergantung pada sistem yang menindas mereka.

• Kemiskinan sebagai Senjata
  Ketimpangan ekonomi yang dibiarkan oleh negara bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari strategi untuk mempertahankan dominasi. Rakyat yang miskin akan lebih mudah dikontrol karena mereka sibuk bertahan hidup dan tidak memiliki sumber daya untuk melawan.
• Pendidikan sebagai Alat Ideologi
  Kurikulum pendidikan sering kali dirancang untuk mencetak individu yang patuh dan tidak banyak bertanya. Kritik terhadap negara dan sistem kapitalisme jarang diajarkan di sekolah, sementara nasionalisme dan kepatuhan kepada otoritas terus dipropagandakan.
• Komodifikasi Kesehatan
  Sistem kesehatan yang tidak berpihak kepada rakyat memastikan bahwa hanya mereka yang mampu membayar yang bisa mendapatkan layanan medis yang layak. Sementara itu, negara membiarkan industri farmasi dan rumah sakit swasta mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat.

Apakah Negara Benar-Benar Dibutuhkan?

Jika negara lebih banyak berperan sebagai institusi yang mengancam rakyat daripada melindungi mereka, apakah keberadaan negara masih relevan? Para pemikir anarkis berpendapat bahwa masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri tanpa perlu negara yang otoriter. Dalam sejarah, ada banyak contoh komunitas yang berhasil menjalankan kehidupan sosial tanpa otoritas negara, menggunakan prinsip solidaritas dan pengambilan keputusan kolektif.

Namun, negara modern tidak akan membiarkan alternatif semacam itu berkembang. Setiap bentuk kemandirian yang mengancam otoritas negara akan segera dihancurkan dengan dalih ketertiban dan hukum.

Kesimpulan: Melawan Negara yang Mengancam Rakyatnya

Negara, dalam bentuknya yang sekarang, lebih sering menjadi alat untuk mengancam dan menekan rakyatnya sendiri daripada melindungi mereka. Dengan monopoli kekerasan, regulasi hukum yang menekan, dan kebijakan ekonomi yang mencekik, negara memastikan bahwa rakyat tetap dalam keadaan tunduk.

Chomsky benar ketika mengatakan bahwa negara adalah institusi yang didasarkan pada kekerasan. Oleh karena itu, perlawanan terhadap negara yang represif bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bagi mereka yang menginginkan dunia yang lebih adil. Rakyat harus sadar bahwa kekuasaan sejati tidak terletak di tangan elite yang menguasai negara, tetapi di tangan massa yang berani melawan.