Kolom opini
Mengapa Negara Membutuhkan Orang Miskin dan Terus Memproduksi Kemiskinan
Kemiskinan bukan sekadar fenomena sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam banyak kasus, kemiskinan adalah hasil dari kebijakan yang disengaja atau diabaikan oleh negara dan sistem ekonomi yang beroperasi di dalamnya. Sebagian besar pemerintah di dunia tidak hanya bergantung pada keberadaan orang miskin, tetapi juga secara aktif menciptakan kondisi yang membuat kemiskinan terus berlanjut. Mengapa ini terjadi? Siapa yang diuntungkan dari keberadaan kemiskinan?
Kemiskinan sebagai Fondasi Ekonomi Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja murah adalah bahan bakar utama yang menggerakkan mesin ekonomi. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi ini membutuhkan sekelompok besar orang miskin agar roda produksi tetap berjalan dengan biaya serendah mungkin. Karl Marx dalam Das Kapital menyebut kondisi ini sebagai “cadangan tenaga kerja industri”—sekelompok besar buruh yang selalu tersedia untuk dipekerjakan dengan upah murah.
Selain itu, kemiskinan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ketika sebagian besar masyarakat bergantung pada pekerjaan dengan upah rendah dan menghadapi ancaman kemiskinan ekstrem, mereka cenderung lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah dan lebih mudah dieksploitasi oleh pemilik modal. Dengan kata lain, negara dan kapitalisme menciptakan ketergantungan yang membuat masyarakat miskin tetap tunduk pada sistem yang menindas mereka.
Kebijakan Publik yang Mempertahankan Kemiskinan
Kemiskinan tidak hanya terjadi karena kurangnya sumber daya, tetapi juga karena adanya kebijakan yang sistematis memperpanjang ketimpangan sosial. Salah satu bentuk kebijakan yang menciptakan kemiskinan adalah rendahnya upah minimum. Banyak negara menetapkan upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, memaksa masyarakat bekerja lebih lama dengan hasil yang tidak memadai.
Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan juga memperpanjang kemiskinan lintas generasi. Seperti yang dikatakan oleh ekonom Joseph Stiglitz, “Ketimpangan bukanlah hasil dari hukum ekonomi yang tak terhindarkan, tetapi dari aturan yang dibuat oleh manusia.” Negara memiliki kuasa untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, tetapi memilih untuk mempertahankan sistem yang menguntungkan elite ekonomi.
Negara dan Ilusi Mobilitas Sosial
Salah satu cara negara mempertahankan kemiskinan adalah dengan menciptakan ilusi mobilitas sosial—keyakinan bahwa siapa pun bisa keluar dari kemiskinan dengan kerja keras dan kegigihan. Padahal, dalam praktiknya, sistem yang ada justru menghambat mobilitas sosial.
Penelitian dari Thomas Piketty menunjukkan bahwa dalam masyarakat kapitalis modern, kekayaan lebih banyak diwariskan daripada dihasilkan melalui kerja keras. Orang-orang kaya semakin kaya karena mereka memiliki akses terhadap modal, investasi, dan kebijakan pajak yang menguntungkan. Sementara itu, masyarakat miskin tetap terjebak dalam siklus kemiskinan karena tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama.
Kemiskinan sebagai Alat Politik
Negara juga menggunakan kemiskinan sebagai alat politik untuk mendapatkan legitimasi dan kendali. Dalam banyak kasus, program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin sebenarnya berfungsi untuk memperkuat ketergantungan, bukan memberdayakan mereka. Bantuan ini sering kali diberikan bukan untuk mengangkat orang miskin keluar dari kemiskinan, tetapi untuk menjaga agar mereka tetap berada dalam posisi yang rentan dan mudah dimanipulasi secara politik.
Sebagai contoh, menjelang pemilu, pemerintah sering kali mengeluarkan bantuan sosial secara besar-besaran untuk meraih suara masyarakat miskin. Namun, setelah pemilu selesai, kebijakan ekonomi yang memberatkan mereka kembali diterapkan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga alat politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
Instrumen Negara untuk Memproduksi Kemiskinan
Negara memiliki berbagai instrumen untuk memastikan kemiskinan tetap eksis dan terus diproduksi. Beberapa di antaranya meliputi:
- Regulasi Pasar Tenaga Kerja yang Tidak Berpihak pada Pekerja Negara sering kali membuat kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pemodal ketimbang buruh. Fleksibilisasi tenaga kerja, sistem outsourcing, dan kontrak kerja yang tidak memberikan jaminan sosial adalah contoh nyata bagaimana kebijakan ini memperburuk kondisi pekerja dan mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan.
- Pajak yang Tidak Adil Pajak progresif yang seharusnya membebani kelompok kaya lebih banyak sering kali dihindari dengan berbagai celah hukum. Sebaliknya, pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai (PPN) lebih banyak membebani masyarakat miskin karena mereka harus mengeluarkan persentase pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan sehari-hari.
- Privatisasi Sumber Daya Publik Ketika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya publik seperti air, listrik, dan transportasi kepada perusahaan swasta, harga layanan ini meningkat dan menjadi semakin tidak terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan semakin memperdalam jurang kemiskinan.
- Pendidikan dan Kesehatan yang Mahal Pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Namun, di banyak negara, layanan ini semakin dikomersialisasi, sehingga hanya kalangan tertentu yang bisa mengaksesnya. Orang miskin yang tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kesehatan akhirnya terjebak dalam siklus kemiskinan tanpa peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- Subsidi untuk Korporasi, Bukan Rakyat Negara sering kali memberikan insentif pajak dan subsidi kepada perusahaan besar dengan dalih meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, realitasnya, kebijakan ini lebih menguntungkan elite ekonomi ketimbang masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan ekonomi langsung.
- Kriminalisasi Kemiskinan Banyak kebijakan negara yang justru menyalahkan orang miskin atas kondisi mereka sendiri. Kriminalisasi terhadap pedagang kaki lima, tunawisma, dan pekerja informal adalah bentuk nyata bagaimana negara menciptakan sistem yang menghukum kemiskinan alih-alih mengatasinya.
Kesimpulan: Mengapa Kemiskinan Terus Diproduksi?
Kemiskinan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan politik yang ada. Negara membutuhkan orang miskin untuk menjaga stabilitas ekonomi berbasis tenaga kerja murah, menciptakan ketergantungan politik, dan mempertahankan kekuasaan kelompok elite.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Kemiskinan adalah bentuk kekerasan paling kejam.” Jika kita ingin mengubah kondisi ini, maka kita perlu memahami bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah struktural yang membutuhkan perubahan sistemik. Selama negara dan sistem ekonomi masih mengandalkan kemiskinan untuk bertahan, maka kelompok miskin akan terus ada dan terus diproduksi.
Be First to Comment